Perusahaan induk Facebook, Meta, umumkan pada Selasa, 9 November waktu di tempat, jika mereka akan hapus pilihan untuk menarget iklan pada topik peka di basis untuk menahan penyimpangan oleh advertiser.
Menurut perusahaan, program Meta tawarkan pilihan khusus untuk advertiser yang ingin menarget pemakai berdasar kesehatan, ras, etnis, parpol, pemicu berkaitan tujuan seksual, organisasi, atau kebutuhan khalayak.
“Kami ingin menyikapi operan balik dari ahli hak-hak sipil, pembikin peraturan, dan penopang kebutuhan yang lain mengenai keutamaan menahan advertiser salah gunakan pilihan penargetan yang kami pasarkan. Masu,” catat Grahammad, wapres marketing untuk produk advertensi meta.
Peraturan itu mulai berlaku efisien 19 Januari 2022. Mudd mengatakan jika peralihan itu tidak didasari pada karakter pemakai yang sebetulnya, tapi pada bagaimana pemakai berhubungan dengan content di basis perusahaan.
Di lain sisi, peralihan ini akan berpengaruh sekunder dalam organisasi nirlaba yang cari permodalan dan UKM yang cari konsumen setia.
“Keputusan untuk hapus pilihan penargetan lembut ini bukan keputusan yang gampang, dan kami mengetahui jika peralihan ini bisa berpengaruh negatif pada beberapa usaha dan organisasi,” catat Mad dalam posting website.
Perusahaan sudah lama hadapi kritikan atas kekuatan penargetan iklan khusus pemakai di basis, terhitung penyimpangan seperti advertiser untuk mendiskriminasi dan menarget barisan rawan.
Rumor iklan politik di basis sosial media, terhitung pengujian bukti content iklan politikus, sudah memacu banyak pembicaraan di kelompok masyarakat umum, legislator, dan usaha berkaitan pilpres AS.
Mencuplik Reuters pada Rabu, 2019, Twitter sudah larang benar-benar iklan politik, tapi Facebook pada waktu itu tidak memperlihatkan kemauan untuk batasi advertiser politik mencapai calon pemilih.
Informasi untuk batasi penargetan iklan tiba saat Facebook hadapi permasalahan yang disebabkan karena kebocoran document intern yang disampaikan oleh bekas pegawai Frances Haugen ke anggota parlemen AS, tubuh pengontrol dan wartawan.
Uni Eropa sekarang ini sedang menggerakkan undang-undang baru yang bisa memaksakan perusahaan tehnologi paling besar di dunia untuk pikirkan kembali langkah mereka lakukan usaha di industri ini.
