JHT bukan tabungan biasa

“Susah cari uang sendiri” Kalimat ini sering saya dengar belakangan ini, menyusul pengesahan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Ketentuan Pembayaran Jaminan Hari Tua.

Aturan tersebut mengatur bahwa manfaat JHT dapat dibayarkan jika peserta mencapai usia pensiun 56 tahun, mengalami cacat tetap, atau meninggal dunia.

Banyak pekerja yang merasa bahwa saldo JHT adalah haknya untuk diambil pada saat dibutuhkan, karena JHT berasal dari pemotongan gaji bulanan.

Kebanyakan orang menganggap JHT sebagai tabungan di bank. Akibatnya, keluarnya Permenaker 2/2022 ditolak oleh banyak kalangan, terutama buruh.

Dari mana sebenarnya dana JHT itu? Benarkah saldo JHT murni pemotongan gaji pekerja?

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Perlindungan Hari Tua, iuran JHT kepada penerima upah adalah 2% untuk 5,7% dari upah yang dibagi kepada pekerja dan 3,7 untuk pemberi kerja.%am.

Dengan analogi, prosesnya adalah seorang pekerja dengan gaji Rp. 3 juta orang menghemat 2% dari gajinya. Ini adalah Rp. 60.000 per bulan untuk program JHT.

Iuran yang disimpan sebagai tabungan ditambah Rp. 111.000 oleh majikan.

Oleh karena itu, dengan setoran iuran Rp. 60.000, saldo tabungan JHT pekerja akan bertambah menjadi rupiah. 171.000 setiap bulan.

Pengusaha terikat oleh peraturan ketenagakerjaan, termasuk kewajiban mereka untuk mengikuti program JHT, dan bersedia menawarkan tabungan tambahan atas nama yang lebih besar.

Oleh karena itu, saldo JHT yang dimiliki pekerja tidak sebatas pemotongan gaji.

Masalah lain yang dikeluhkan pekerja adalah syarat menerima JHT yang dinilai lebih sulit daripada menerima uang dari tabungan bank.

Jelas ada perbedaan antara kedua skema ini, mulai dari pengelolaan dana yang menjadi sumber dana hingga cara penarikannya.

Sumber dana JHT diatur dengan peraturan pemerintah dan tata cara penarikan dana tersebut. Untuk membandingkan tabungan JHT dengan tabungan bank, mari kita lihat simulasi tabungan berikut.

A adalah pekerja dengan penghasilan bulanan Rp 3 juta. Perusahaan tempat A bekerja mengikutsertakan pekerjanya dalam program JHT, maka A menyetorkan Rp60.000 dari gajinya ke dalam tabungan program JHT.

Setelah setahun bekerja, saldo tabungan JHTA menjadi Rp2.052.000. Jika A menyetor jumlah yang sama secara rutin sebesar Rp, bandingkan dengan saldo tabungan bank Anda. 60.000 setiap bulan.

Dalam satu tahun, saldo A di tabungan bank akan menjadi Rp720.000. Perbedaan keseimbangan sangat penting.

 

Selain perbedaan saldo yang besar, masih terdapat beberapa perbedaan antara tabungan JHT dan tabungan bank.

Perbedaan pertama, setoran tabungan JHT pasti dilakukan setiap bulan karena disetorkan secara otomatis oleh majikan Anda. Pekerja dipaksa untuk menabung, tetapi tabungan bank disimpan secara sukarela dan dapat menusuk simpanan.

Kedua, meskipun ada jaminan bahwa hasil pengembangan JHT setidaknya sama dengan bunga deposito bank pemerintah, bunga tabungan bank biasanya lebih rendah daripada bunga deposito.

Selain itu, Tabungan JHT tidak dikenakan biaya administrasi maupun biaya pajak bunga.

Untuk tabungan bank, seperti yang kita tahu, pasti ada diskon manajemen bulanan.

Terakhir, jika Anda tidak melakukan trading dalam jangka waktu tertentu (biasanya 6 bulan), tabungan bank Anda akan dinyatakan sebagai tabungan pasif (pause) dalam transaksi terbatas, tetapi dengan diskon manajemen dan biaya lainnya.

Jika ini terjadi dalam jangka waktu yang lama, saldo tabungan Anda bisa menjadi nol.

Tidak demikian halnya dengan tabungan JHT. Misalnya peserta JHT tidak aktif karena tidak bekerja dan tidak memiliki setoran JHT, dan saldo JHT peserta tidak berkurang.

Padahal, setiap tahun Balance mendapat bagian pembangunan yang seimbang dengan pembangunan yang diberikan kepada peserta aktif. Oleh karena itu, saldo peserta JHT yang tidak aktif akan terus bertambah setiap tahunnya.

Semua perbedaan di atas muncul karena peraturan dan tujuan yang berbeda dari kedua skema tersebut.

Peraturan pelaksanaan program JHT dibuat oleh pemerintah untuk melindungi pekerja dari kehilangan atau kehilangan penghasilan di hari tua ketika masih muda dan tidak mampu bekerja.

Dengan cara ini, diharapkan “pensiunan” akan mandiri secara finansial dan tidak membebani keluarga lain. Hal ini dapat meningkatkan harga diri dan partisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Menurut laporan media, Dekan Fakultas Ekonomi dan Administrasi Bisnis (FEB) U

Universitas Indonesia Teguh Dartanto,

y, Mayoritas penduduk berusia antara 56 dan 71 tahun tergolong rentan terhadap kemiskinan dan membutuhkan jaminan perlindungan sosial yang kuat.

Oleh karena itu, Peraturan JHT dirancang dengan semangat untuk melindungi masyarakat yang memasuki usia pensiun agar tidak tergolong miskin atau rentan.

*) Neni Sri Wahyuni, S.Si, MEKK adalah Senior Manager Litbang dan Penelitian Aktuaria Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *