Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan pemerintahan sudah membagikan bantuan untuk 22.586 unit rumah rakyat pada tahun ini.
Jumlah itu terbagi dalam Sarana Likuiditas Pendanaan Perumahan (FLPP) sejumlah Rp23 triliun untuk 200.000 unit rumah dan Kontribusi Pendanaan Perumahan Berbasiskan Tabungan (BP2B) sejumlah Rp888,46 miliar untuk 22.586 unit rumah.
Menurut Basuki, besaran bantuan itu sudah disamakan dengan sasaran pemerintahan untuk tingkatkan akses rumah pantas huni dari 56,75 % jadi 70 % atau sama dengan 11 juta rumah tangga.
“Pemerintahan memiliki komitmen untuk memberi tempat tinggal yang pantas untuk warga berpendapatan rendah (MBR). Kami harap bisa tingkatkan kualitas hidup beberapa yang menerima kontribusi dengan mempunyai rumah yang lebih pantas, sehat dan nyaman,” tutur Basuki dalam info resminya, Senin (1/8)
Direktur Jenderal Pendanaan Infrastruktur Tugas Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna menjelaskan sampai 28 Juli 2022 pendistribusian sarana KPR FLPP capai 106.346 unit atau sama dengan 53,2 %. Sementara bantuan BP2BT sudah lakukan terlaksanakan sekitar 3.024 unit atau 13,4 % dari sasaran.
“Kami benar-benar percaya diri sasaran itu bisa terwujud,” sebut Herry dalam Seminar-online Prospect Pendanaan Property Di tengah Teror Kritis Global, Jumat minggu kemarin (29/7).
Bantuan tempat tinggal vertikal
Berkaitan dengan tersedianya tempat, Herry ngomong, sekarang ini pemerintahan sedang mengusahakan pengadaan perumahan di kota- kota besar dan dan metropolitan lewat pola tempat tinggal vertikal.
Dari segi pendanaan, dibutuhkan proses inovatif yang bisa menolong MBR untuk mencapai pencapaian sarusun. Salah satunya ialah pola sewa membeli, pendanaan pemilikan setahap (staircasing ownership), KPBU, dan optimasi Dana FLPP.
“Skema-skema itu diharap bisa menjadi satu diantara pilihan pendanaan untuk membesarkan pendistribusian kontribusi pendanaan perumahan untuk MBR di perkotaan,” papar Herry.
Menurut dia, pembangunan perumahan rakyat penting ingat property sebagai salah satunya leading sector dalam perbaikan perekonomian nasional. Dengan multiplier efek yang besar, bidang Ini bisa menggerakkan perkembangan bidang konstruksi, material dan bidang yang lain, baik langsung atau tidak langsung.
Karena itu, dari sisi memberi sarana pendanaan untuk MBR, pemerintahan kembali keluarkan peraturan rileksasi pada bidang perumahan berbentuk Stimulan Pajak Bertambahnya Nilai Dijamin Pemerintahan (PPN DTP) 2022.
“Peraturan stimulan PPN DTP 2022 diberi sejumlah 50 % dari stimulan PPN DTP 2021 yakni 50 % atas pemasaran rumah tertinggi Rp2 miliar dan 25 % atas pemasaran rumah pada harga di atas Rp2-5 miliar,” tutup Herry.
